Rumah Detensi Imigrasi

  • Kamis, 13 Februari 2020 - 07:43:11 WIB
  • Administrator
 Rumah Detensi Imigrasi

(ilustrasi)


Rudenim adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang kemudian dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi atau pemulangan. Orang asing penghuni Rudenim yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pendetensian dari Pejabat Imigrasi disebut dengan Deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang asing, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Upaya untuk mengaktifkan dan mengefesienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti dibangunnya Rudenim.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) menunjukkan eksistensinya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim bermula pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rudenim. Pada Maret 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara Rudenim, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah nama menjadi Rudenim. Saat ini Rudenim telah berada di tiga belas kota di Indonesia yakni Tanjungpinang, Jakarta, Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayapura. Rudenim sebelumnya juga sempat menjadi tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka ataupun pengungsi luar negeri yang datang ke Indonesia sebelum ditempatkan ke negara ketiga. Namun setelah adanya Peraturan Presiden RI Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, tanggung jawab pencari suaka ataupun pengungsi luar negeri diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk diberikan tempat penampungan yang telah disediakan sesuai lokasi dimana pengungsi luar negeri tersebut ditemukan. Sehingga Rudenim saat ini hanya dihuni oleh warga Negara asing yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Rudenim dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, susunan organisasi Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi yaitu terdiri dari :

  1. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Rudenim seperti melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, melakukan urusan surat menyurat dan perlengkapan rumah tangga.
  2. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan deteni pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.
  3. Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.
  4. Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rudenim, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Rudenim dan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

 

  • Kamis, 13 Februari 2020 - 07:43:11 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya