Rumah Detensi Imigrasi

  • Kamis, 13 Februari 2020 - 07:43:11 WIB
  • Administrator
 Rumah Detensi Imigrasi

(ilustrasi)


Pengertian RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundangundangan Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara ketiga. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi. Orang asing yang tinggal di RUDENIM disebut dengan DETENI. RUDENIM dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengaktifkan dan mengefesienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti RUDENIM 4.2 Sejarah Rumah Detensi Imigrasi RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang46 47 undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya. Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM. Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya. 4.3 Kedududukan, Tugas dan Fungsi Rumah detensi Imigrasi Pekanbaru Pasal 1 : 1. Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUDENIM adalah unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 48 2. RUDENIM dipimpin oleh seorang kepala Pasal 2: RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing. Pasal 3: Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, RUDENIM mempunyai fungsi: a. Melaksanakan tugas penindakan b. Melaksanakan tugas pengilokasian c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / Deportasi. Fungsi-fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementrian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hukum meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM. 4.4 Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Pasal 4 : RUDENIM terdiri dari : 1. Sub bagian tata usaha Mempunyai fungsi yaitu: a. Melakukan urusan kepegawaian b. Melakukan urursan keuangan c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. 49 Sub bagian tata usaha terdiri dari : 1. Urusan kepegawaian yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian 2. Urusan keuangan yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan 3. Urusan umum yaitu, mempunyai tugas melakukan suara menyurat, perlengkapan dan rumah tangga 2. Seksi registrasi, administrasi dan pelaporan Mempunyai tugas melakukan pencacatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan bendabenda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Pada pasal 9, seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan mempunyai fungsi : a. Melakukan pemcacatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku. b. Melaksanakan Administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya. Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan terdiri dari: 1. Sub seksi registrasi 2. Sub seksi Administrasi dan pelaporan 3. Seksi perawatan dan kesehatan Mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan, makan seharihari, kebutuhan perawatan dan kesehatan, dan kegiatan olahraga, serta menfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. 50 Pada pasal 13 seksi perawatan dan kesehatan mempunyai fungsi: 1. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi 2. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga dan menfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi Seksi perawatan dan kesehatan terdiri dari : a. Sub seksi perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi b. Sub seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga, dan menfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. 4. Seksi keamanan dan ketertiban Yaitu mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar RUDENIM serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, seksi keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi : a. Melakuakan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan RUDENIM. b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar RUDENIM, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya. 51 Seksi keamanan terdiri dari : a. Sub keamanan yaitu mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksankan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan RUDENIM b. Sub seksi ketertiban yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dan rangka pengusiran dan pemulangannya. Disini peneliti lebih fokus menjelaskan tentang keamanan dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani pengungsi. 4.5 Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam melaksanakan tugasnya, kepala RUDENIM, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub seksi, kepala urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi dilingkungan RUDENIM dan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. 52 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima dari bawahan, pimpinan satuan organisasi wajib mengolah dan selanjutnya menggunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan. Bimbingan teknis Keimigrasian secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jendral Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada para RUDENIM. 4.6 Dasar Hukum Pembentukan RUDENIM Dasar hukum yang meningkat dalam pembentukan RUDENIM adalah; 1. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No.M.05>IL.02.01 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. 2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. 4.7 Dasar Hukum Bagi DETENI Dasar hukum Indonesia yang dapat mengikat seorang pencari suaka ataupun pengungsi yang berasal dari luar negeri akan di Karantina dalam RUDENIM dan dijadikan DETENI apabila melanggar peraturan-peraturan: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah tau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia. 53 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian Bahwa orang asing dikenakan tindakan pengkarantinaan apabila: Berada di wilayah negara RI tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah. Dalam rangka menunggu keputusan menteri mengenai pengajuan keberatan yang diajukan. 4.8 Pembangunan RUDENIM “immigration detention center” dalam bahasa Indonesia disebut Rumah Retensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi yang telah direvisi pada tahun 2011, kondisi yang menyebabkan seseorang ditempatkan di RUDENIM dalam jangka waktu penahanan. Dinyatakan juga didalamnya bahwa memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan menfasilitasi kesejahteraaan masyarakat, adalah tugas pemerintah. Setelah empat bulan pertama ketika RJS Indonesia hadir disalah satu RUDENIM secara langsung, unsur penegakan keamanan negara sangatlah ketara. “ini merupakan penjara meskipun kami bukanlah penjahat.” Kata DETENI asal Pakistan. DETENI adalah pencari suaka yang tinggal di RUDENIM. Penamaan RUDENIM pasti memiliki maksud tertentu, mengenakan kata „rumah‟ bagi sebuah temapat yang mengurangi kebebasan penghuninya, merupakan sebuah paradoks. Rumah bagi sebagian besar orang adalah tempat 54 yang aman dan menyenangkan, yang menghadirkan cinta dari orang yang disayangi. Tapi tidak bagi pengungsi di RUDENIM. RUDENIM bagi mereka adalah penjara. 4.9 UNHCR ( United Nation High Commissioner For Refugees) Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk urusan pengungsi (UNHCR) mengadvokasi serta mendukung pembuatan satu kerangka kerja nasional dimana didalam melakukan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengatur pergerakan pengungsi yang butuh perlindungan. Komirasiat tinggi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) memberikan perlindungan dan bantuan segera pada pengungsi dunia, tanggung jawab utama UNHCR yang lebih dikenal dengan perlindungan Internasional adalah untuk menjamin kehormatan hak asasi manusia sebagai pengungsi, termasuk haknya untuk mencari suaka dan menjamin tidak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa kesuatu negara dimana ia mempunyai alasan untuk takut akan penganiayaan. Hal ini dijelaskan dengan rinci dan dituangkan dalam pengaturan fungsi dari komisariat tinggi itu sendiri. Yaitu, berdasarkan status komisariat tinggi urusan pengungsi (UNHCR), wewenang komisariat tinggi UNHCR akan meliputi: 1. Seseorang yang telah dianggap sebagai pengungsi menurut pengaturan 12 Mey 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau konstitusi organisasi Internasional. 2. Seseorang yang sebegai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan sungguh-sungguh 55 mendasar, mengalami persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik, atau berada diluar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karna kecemasan tersebut atau karena alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau dimanfaatkan perlindungan negara atau seseorang yang tidak berkewarganegaraan dan berada diluar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal tidak dapat atau karna kecemasan itu atau karna alasan-alasan kenikmatan pribadi tidak mau kembali kenegara itu. Utusan mengenai terpenuhinya persyaratan yang diambil oleh organisasi pengungsi organisasi Internasional dalam priode kegiatannya tidak akan mencegah status pengungsi yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sehingga UNHCR dapat melaksanakan wewenanganya atas para pengungsinya. (UNHCR, Gambaran Umum Fungsi-fungsi Komisariat tinggi perserikatan bangsabangsa urusan pengungsi). Perlindungan pengungsi wajib diberikan oleh negara, sehingga kontribusi negara dalam melaksanakan peran UNHCR dapat terwujud.

  • Kamis, 13 Februari 2020 - 07:43:11 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya