Selamat Datang di
Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Menjaga koordinasi dengan lembaga internasional, Plh. Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar dan jajaran menerima kunjungan Protection Associate UNHCR Indonesia, Sem Kevin Pospos, pada Kamis (22/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis Rudenim Denpasar dalam memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pemutakhiran data pencari suaka dan pengungsi di Bali berjalan optimal. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas langkah percepatan penanganan penentuan status pencari suaka yang terdampak keterbatasan operasional UNHCR. Menyikapi hal ini, Rudenim Denpasar siap menyampaikan data riil lapangan terkait pencari suaka yang membutuhkan prioritas penanganan serta data pengungsi dan pencari suaka yang berkeinginan kembali ke negara asal atau keluar wilayah Indonesia. Ke depan, Rudenim Denpasar akan terus memantau keberadaan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Bali dan bersiap menghadiri konsolidasi nasional refreshment session di Jakarta pada akhir tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian di wilayah Bali yang tertib, terukur, dan humanis.

BADUNG – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar memindahkan 10 deteni warga negara asing (WNA) ke Rudenim Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pemindahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan fasilitas sekaligus menyesuaikan keterbatasan alokasi anggaran biaya makan deteni di Rudenim Denpasar. Pemindahan antar satuan kerja tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta pemenuhan hak-hak dasar deteni. Setibanya di lokasi baru, proses penanganan lebih lanjut hingga upaya pendeportasian para deteni akan dilanjutkan oleh pihak Rudenim Kupang. Per 14 Oktober 2026, Rudenim Denpasar menampung 35 deteni dari kapasitas total 80 orang, setelah sebelumnya pada akhir September 2026 sempat menyentuh angka 46 deteni. Di sisi lain, alokasi anggaran biaya makan yang tersedia saat ini diperuntukkan bagi 30 orang. Melalui pemindahan 10 deteni ini, jumlah penghuni di Rudenim Denpasar kini menjadi 25 orang, sehingga berada di bawah ambang batas alokasi anggaran dan memastikan situasi di dalam fasilitas tetap aman serta terkendali. Para deteni yang dipindahkan terdiri atas 7 orang pelanggar batas izin tinggal (overstay) dan 3 orang terkait gangguan keamanan dan ketertiban. Ketujuh deteni overstay yakni ZF dan WR (Afghanistan); AAL, AMYL, dan YYL (Filipina); PM (Uganda); serta ME (Turki). Sementara tiga deteni terkait gangguan kamtib yakni PP, seorang pria warga negara Belarusia; KJ, seorang perempuan warga negara Uganda; serta SMY, seorang pria warga negara Turki. Ketiga deteni kasus gangguan keamanan tersebut memiliki rekam penanganan khusus dari pihak berwenang. PP asal Belarusia ditindak usai membuat keributan di sebuah hotel kawasan Lovina pada akhir Januari 2026 karena menolak membayar biaya perpanjangan menginap serta enggan membayar saat berbelanja di warung sekitar. Sementara itu, KJ diamankan di Tabanan setelah masuk ke rumah warga dalam kondisi linglung tanpa dokumen perjalanan, dan SMY diamankan tim Patroli Keimigrasian di Canggu Point pada akhir April 2026 akibat keluhan warga atas dugaannya menggelandang serta meminta-minta makanan dengan alibi kehilangan barang berharga sejak awal tahun. Proses pemindahan menuju Rudenim Kupang dilakukan dengan pengawalan ketat oleh 21 petugas gabungan, terdiri atas 14 personel Rudenim Kupang, 6 personel Rudenim Denpasar, dan 1 personel Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali. Sebelum diberangkatkan, seluruh deteni telah melalui pemeriksaan administrasi dan kesehatan guna memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan langkah pengelolaan terencana berdasarkan kebutuhan operasional dan penataan kapasitas fasilitas. “Pemindahan deteni antar-Rudenim merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan deteni yang dilakukan sesuai kebutuhan operasional. Dalam pelaksanaannya, kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, terkoordinasi, dan tetap memperhatikan aspek keamanan serta pemenuhan hak-hak dasar para deteni,” ujar Teguh. Teguh menambahkan, sinergi antarsatuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi terus diperkuat agar penanganan administrasi keimigrasian serta proses pemulangan para deteni ke negara asalnya dapat terus diupayakan secara efektif dan akuntabel oleh Rudenim tujuan. Pemindahan ini melengkapi rangkaian redistribusi deteni yang dilakukan Rudenim Denpasar sepanjang tahun 2026, setelah sebelumnya memindahkan 1 WN Rusia-Israel ke Rudenim Jayapura pada 24 Februari, 1 WN Aljazair ke Rudenim Jakarta pada 19 Mei, 3 deteni asal Moldova, Nigeria, dan Estonia ke Rudenim Kupang pada 9 Juni, serta 2 deteni ke Rudenim Makassar pada awal September.

BADUNG – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Iran berinisial BM (47) dan pamannya, MH (71), pada Jumat (9/10/2026). Keduanya dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) usai viral di media sosial pada pertengahan September 2026 akibat dugaan pencurian dengan modus hipnotis di Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban umum. BM dan MH tiba di Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 12 September 2026 dan menginap di sebuah hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung. Aksi dugaan pencurian terjadi di Pasar Bajera pada Jumat (18/9/2026) dengan modus berpura-pura membeli gula pasir dan meminta tukar uang, lalu mengambil uang dari dalam tas korban hingga merugi Rp800.000. Keduanya kemudian diamankan Polsek Kuta pada Minggu (20/9/2026) setelah terindikasi berada di wilayah Kuta, lalu diserahkan ke Polres Tabanan untuk penanganan lebih lanjut. Setelah dilakukan mediasi yang melibatkan pemilik toko, kepolisian, serta didampingi penasihat hukum, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Kendati telah tercapai kesepakatan damai, Polres Tabanan tetap merekomendasikan pendeportasian BM dan MH kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan pada 21 September 2026. Keduanya kemudian diserahkan ke Rudenim Denpasar pada Selasa (22/9/2026) dan didetensi hingga pendeportasiannya pada 9 Oktober 2026. Setelah kelengkapan administrasi dan tiket pendeportasian siap, BM dan MH dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan akhir Tehran, Iran. Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, menegaskan bahwa pendeportasian ini merupakan tindak lanjut atas TAK yang telah dikenakan. “Aksi mereka sempat viral melalui video CCTV di media sosial dan menimbulkan keresahan. Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib menaati ketentuan keimigrasian serta menghormati hukum dan ketertiban masyarakat. Setelah seluruh proses dan dokumen kepulangan terpenuhi, kami melaksanakan pendeportasian sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Teguh. Tindakan ini mengacu pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa setiap orang asing yang melakukan kegiatan membahayakan atau diduga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dapat dikenai TAK berupa pendeportasian. Selain dideportasi, nama keduanya dimasukkan ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama pada 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi pada 14 Kantor Imigrasi. Perubahan nomenklatur tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 tanggal 30 Juni 2026. Selanjutnya, penataan Kantor Imigrasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mulai berlaku pada 5 Oktober 2026. Perubahan nomenklatur atau perubahan nama resmi Kantor Imigrasi dilakukan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan cakupan wilayah layanan kantor yang bersangkutan. Sebagai contoh, Kantor Imigrasi Surabaya kini berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Juanda, Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu, Kantor Imigrasi menjadi Kantor Imigrasi I Medan dan Kantor Imigrasi Tobelo menjadi Kantor Imigrasi Halmahera Utara. “Dengan penamaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Adapun tipologi Kantor Imigrasi secara sederhana adalah pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan tugasnya. Penyesuaian tipologi memungkinkan struktur dan kapasitas organisasi setiap kantor diselaraskan dengan kondisi wilayah, beban tugas, serta karakteristik pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijalankan. Contohnya yakni perubahan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta. Perubahan tipologi tersebut dikarenakan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) atau perlintasan di Bandara Internasional Yogyakarta tak lagi di bawah kantor tersebut, melainkan dialihkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo. “Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun organisasi yang lebih efektif, sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan secara optimal,” sambung Hendarsam. Ia memastikan bahwa penyesuaian nama, wilayah kerja, dan tipologi Kantor Imigrasi diarahkan untuk memperjelas cakupan tugas, memperkuat efektivitas organisasi, dan pada akhirnya memberikan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, pasti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Masyarakat yang akan mengurus paspor diimbau untuk memperhatikan nama Kantor Imigrasi terbaru ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun pencarian di internet. Penyesuaian nama kantor pada sistem layanan dilakukan mengikuti nomenklatur yang telah ditetapkan,” pungkas Dirjen Imigrasi.

BALI – Sebanyak lima warga negara asing (WNA) diamankan dalam operasi pengawasan orang asing Dharma Dewata di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali pada Kamis (27/8/2026) malam. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyebutkan, dirinya turun langsung bersama personel pada operasi tersebut guna memastikan seluruh proses pengawasan tetap berjalan secara profesional, transparan, humanis, namun tetap tegas sesuai koridor hukum yang berlaku. “Sebagai langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan iklim pariwisata yang aman dan kondusif, Imigrasi secara rutin dan berkelanjutan menggelar operasi pengawasan dan penegakan hukum di berbagai destinasi utama Pulau Dewata. Melalui pendekatan yang humanis namun tetap tegas, pelaksanaan pengawasan terfokus pada tindak lanjut pelanggaran izin tinggal, gangguan ketertiban umum, hingga kejahatan lintas negara,” ujarnya. Dari patroli pengawasan orang asing tersebut, petugas menemukan lima warga negara asing (WNA) yang terindikasi telah melampaui masa berlaku izin tinggalnya (overstay). Selain itu, ditemukan satu WNA pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) yang harus menjalani pemeriksaan oleh petugas. Keenam WNA tersebut terdiri dari 1 WN Amerika Serikat, 2 WN Inggris, 1 WN Nigeria, 1 WN Uganda, dan 1 WN India. Mereka dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satuan Tugas (Satgas) Patroli Dharma Dewata secara resmi dikukuhkan pada 15 April 2026 sebagai respon Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam mengintensifkan pengawasan serta pendeteksian dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di seluruh wilayah Bali. Satgas Dharma Dewata terintegrasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan instansi penegak hukum terkait, serta didukung oleh Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) untuk mengedukasi pengelola akomodasi dan memvalidasi data keberadaan WNA secara akurat. Statistik Operasi Dharma Dewata Operasi Patroli Dharma Dewata Periode I berlangsung pada 17-30 Juli 2026. Operasi gabungan ini melibatkan 104 personel Imigrasi di Bali yang berasal dari kantor wilayah, kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Operasi tersebut juga didukung unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Pecalang. Dengan dukungan armada operasional sebanyak 20 unit kendaraan patroli (10 mobil dan 10 motor), tim menyisir kawasan rawan seperti Canggu, Ubud, Singaraja, Tabanan, hingga Nusa Penida. Operasi tahap pertama ini telah mengamankan 62 WNA bermasalah, melakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ke 50 pengelola penginapan, serta meningkatkan indikator rasa aman masyarakat dan wisatawan hingga 80%. Selanjutnya, Operasi Dharma Dewata Periode II digelar pada 15 Juli hingga 16 Agustus 2026. Pada tahap kedua ini, jumlah WNA yang diamankan sebanyak 66 orang. Berdasarkan rekapitulasi penindakan, pelanggaran didominasi oleh kasus gangguan ketertiban umum atau tidak melapor sebanyak 22 kasus, diikuti penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 20 kasus, dan overstay sebanyak 17 kasus. Selain itu, dua kasus dokumen perjalanan tidak sah, serta dua kasus pelanggaran Pasal 123 UU Keimigrasian dan ketentuan lainnya. Dari total 66 WNA tersebut, asal negara terbanyak yaitu Pakistan (12 orang), disusul oleh Rusia (10 orang), Algeria (4 orang), Inggris (4 orang), serta Nigeria, India, Prancis, Jerman, Tanzania, dan Iran (masing-masing tiga orang). Adapun tindak lanjut terhadap para WNA yaitu sebanyak 21 orang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 13 orang telah dideportasi, 41 orang masih dalam proses pemeriksaan (BAP/STP), satu orang menyelesaikan denda mandiri, dan tiga orang diselesaikan administrasi kewarganegaraannya karena meninggal dunia. Rekam Jejak Penindakan di Bali Selain Patroli Dharma Dewata, rekam jejak penindakan oleh jajaran Imigrasi di Bali mencakup beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat luas. Tindak lanjut kasus-kasus tersebut antara lain pendeportasian pengelola platform bisnis digital agen perjalanan berlabel “The Bali Dream”, penindakan hukum atas perbuatan asusila yang melanggar nilai-nilai norma setempat oleh oknum WNA. Imigrasi juga menggagalkan upaya melarikan diri menggunakan jet pribadi (private jet) oleh warga asing yang terlibat pelanggaran hukum, hingga penertiban penyelenggaraan event lari (running event) ilegal yang diinisiasi dan diikuti oleh WNA tanpa izin resmi. “Rangkaian penindakan ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tidak memberi ruang toleransi bagi siapapun yang melanggar hukum dan norma sosial di Indonesia,” tutup Hendarsam Marantoko.