Selamat Datang di
Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Direktur Jenderal Imigrasi memperkuat pengawasan di pintu perlintasan negara melalui pemanfaatan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7). Aplikasi yang diluncurkan di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026) tersebut memungkinkan petugas imigrasi melakukan verifikasi lebih cepat terhadap individu yang terindikasi masuk dalam daftar buronan internasional di 196 negara anggota Interpol. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyambut baik peluncuran sistem kolaboratif ini untuk mempercepat pertukaran informasi di wilayah perbatasan. "Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat," ujar Hendarsam. Ia menambahkan, pengawasan perbatasan yang efektif membutuhkan dukungan teknologi akurat untuk mencegah ancaman kejahatan transnasional sejak di pintu masuk Indonesia. "Komitmen kami bersama, bagaimana kita mempunyai doktrin yang sama, berorientasi yang sama: Imigrasi untuk rakyat, polisi untuk masyarakat," tegas Hendarsam. Peluncuran I-GHAS 24/7 dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol Untung Widyamoko. Melalui sistem ini, petugas imigrasi di perlintasan dapat terhubung langsung dengan Divhubinter Polri untuk identifikasi dan penanganan buronan maupun pelaku kejahatan lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa keberadaan teknologi ini krusial mengingat kompleksnya penanganan kejahatan transnasional, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga penyelundupan narkotika. "Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Imigrasi Indonesia. Tentunya ini untuk memperkuat pengawasan buronan internasional dan juga pelaku lintas negara di pintu perlintasan Indonesia," kata Suyudi. Ke depan, platform I-GHAS 24/7 direncanakan terus dikembangkan dengan integrasi pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) serta pemaduan data biometrik pada 2027 mendatang. “Melalui integrasi data ini, Imigrasi dan Polri berupaya memperketat pengawasan lalu lintas orang di perbatasan tentunya tanpa mengesampingkan kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat,” tutup Hendarsam.

BADUNG – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Iran, dan Nigeria dalam periode 2–4 November 2026. Kelimanya dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) atas beragam pelanggaran, mulai dari dugaan keterlibatan pencurian arloji, penyampaian keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal investor, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga overstay lebih dari tujuh tahun. Pendeportasian diawali pada 2 November 2026 terhadap pria WN Tiongkok berinisial QL (34) dan perempuan WN Nigeria berinisial PGA. QL sebelumnya diamankan setelah dilaporkan mengamuk dan menggedor pintu rumah warga di Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Tabanan, pada 20 Oktober 2026. Peristiwa tersebut meresahkan warga hingga dilaporkan melalui layanan darurat kepolisian 110 dan ditindaklanjuti oleh Polres Tabanan bersama Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan. Pemeriksaan mengungkap bahwa QL merupakan pemegang Visa on Arrival (VoA) B1 yang telah overstay selama 372 hari sejak 13 Oktober 2025. Sementara itu, PGA sebelumnya diamankan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada 24 September 2026 di kawasan Canggu, Badung, setelah diketahui telah overstay selama 401 hari sejak 20 Agustus 2025. Keduanya dideportasi dengan tujuan akhir masing-masing Shanghai, Tiongkok, dan Abuja, Nigeria. Sehari berselang, pada 3 November 2026, Rudenim Denpasar mendeportasi pria WN Iran berinisial MI (45) yang sebelumnya turut terseret dalam penanganan kasus dugaan pencurian arloji di gerai The Watch Co., Mal Living World Denpasar, pada Juni 2026. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah WNA diduga menggunakan modus pengalihan perhatian dengan berpura-pura menanyakan harga dan konversi mata uang kepada karyawan, sementara sebuah arloji merek Seiko senilai Rp5,8 juta dilaporkan hilang dari etalase. Dari empat WNA yang berkaitan dengan penanganan kasus tersebut, dua orang, yakni seorang perempuan WN Iran dan seorang pria WN Pakistan, masih ditangani kepolisian. Sementara itu, Polresta Denpasar merekomendasikan dua pria WN Iran berinisial MI dan MH kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk dikenai tindakan deportasi. MI yang masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) C1 pada 30 Mei 2026 telah dideportasi menuju Teheran, Iran, sedangkan MH masih dalam proses pendeportasian oleh Rudenim Denpasar. Pada hari yang sama, pria WN Nigeria berinisial UMA (37) yang sebelumnya ditangani Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada pertengahan April 2026 turut dideportasi menuju Abuja, Nigeria, setelah diketahui overstay selama 2.885 hari atau sekitar 7 tahun 11 bulan. Pendeportasian berlanjut pada 4 November 2026 terhadap pria WN Nigeria berinisial HCJ (21), pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor yang berlaku hingga 31 Juli 2028 dengan penjamin PT KGT. Dalam pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada Agustus 2026, HCJ terindikasi memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal karena tidak mampu menjelaskan kegiatan usaha perusahaan maupun kewajibannya sebagai investor, sehingga izin tinggalnya dibatalkan. HCJ kemudian dideportasi dengan tujuan akhir Abuja, Nigeria. Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, menegaskan bahwa seluruh pendeportasian tersebut merupakan tindak lanjut atas Tindakan Administratif Keimigrasia yang dikenakan kepada masing-masing WNA. “Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib menaati peraturan keimigrasian, menggunakan izin tinggal sesuai peruntukannya, serta menghormati keamanan dan ketertiban masyarakat. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan dokumen perjalanan terpenuhi, kami melaksanakan pendeportasian sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Teguh. Selain dideportasi, kelima WNA tersebut juga diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia selama jangka waktu yang ditetapkan. “Mengacu pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah, penangkalan dapat dikenakan dalam jangka waktu tertentu dan diperpanjang, bahkan seumur hidup dalam kondisi tertentu. Keputusan lebih lanjut mengenai penangkalan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mempertimbangkan keseluruhan kasus masing-masing WNA,” tutup Teguh.

Menjaga koordinasi dengan lembaga internasional, Plh. Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar dan jajaran menerima kunjungan Protection Associate UNHCR Indonesia, Sem Kevin Pospos, pada Kamis (22/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis Rudenim Denpasar dalam memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pemutakhiran data pencari suaka dan pengungsi di Bali berjalan optimal. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas langkah percepatan penanganan penentuan status pencari suaka yang terdampak keterbatasan operasional UNHCR. Menyikapi hal ini, Rudenim Denpasar siap menyampaikan data riil lapangan terkait pencari suaka yang membutuhkan prioritas penanganan serta data pengungsi dan pencari suaka yang berkeinginan kembali ke negara asal atau keluar wilayah Indonesia. Ke depan, Rudenim Denpasar akan terus memantau keberadaan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Bali dan bersiap menghadiri konsolidasi nasional refreshment session di Jakarta pada akhir tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian di wilayah Bali yang tertib, terukur, dan humanis.

BADUNG – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar memindahkan 10 deteni warga negara asing (WNA) ke Rudenim Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pemindahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan fasilitas sekaligus menyesuaikan keterbatasan alokasi anggaran biaya makan deteni di Rudenim Denpasar. Pemindahan antar satuan kerja tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta pemenuhan hak-hak dasar deteni. Setibanya di lokasi baru, proses penanganan lebih lanjut hingga upaya pendeportasian para deteni akan dilanjutkan oleh pihak Rudenim Kupang. Per 14 Oktober 2026, Rudenim Denpasar menampung 35 deteni dari kapasitas total 80 orang, setelah sebelumnya pada akhir September 2026 sempat menyentuh angka 46 deteni. Di sisi lain, alokasi anggaran biaya makan yang tersedia saat ini diperuntukkan bagi 30 orang. Melalui pemindahan 10 deteni ini, jumlah penghuni di Rudenim Denpasar kini menjadi 25 orang, sehingga berada di bawah ambang batas alokasi anggaran dan memastikan situasi di dalam fasilitas tetap aman serta terkendali. Para deteni yang dipindahkan terdiri atas 7 orang pelanggar batas izin tinggal (overstay) dan 3 orang terkait gangguan keamanan dan ketertiban. Ketujuh deteni overstay yakni ZF dan WR (Afghanistan); AAL, AMYL, dan YYL (Filipina); PM (Uganda); serta ME (Turki). Sementara tiga deteni terkait gangguan kamtib yakni PP, seorang pria warga negara Belarusia; KJ, seorang perempuan warga negara Uganda; serta SMY, seorang pria warga negara Turki. Ketiga deteni kasus gangguan keamanan tersebut memiliki rekam penanganan khusus dari pihak berwenang. PP asal Belarusia ditindak usai membuat keributan di sebuah hotel kawasan Lovina pada akhir Januari 2026 karena menolak membayar biaya perpanjangan menginap serta enggan membayar saat berbelanja di warung sekitar. Sementara itu, KJ diamankan di Tabanan setelah masuk ke rumah warga dalam kondisi linglung tanpa dokumen perjalanan, dan SMY diamankan tim Patroli Keimigrasian di Canggu Point pada akhir April 2026 akibat keluhan warga atas dugaannya menggelandang serta meminta-minta makanan dengan alibi kehilangan barang berharga sejak awal tahun. Proses pemindahan menuju Rudenim Kupang dilakukan dengan pengawalan ketat oleh 21 petugas gabungan, terdiri atas 14 personel Rudenim Kupang, 6 personel Rudenim Denpasar, dan 1 personel Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali. Sebelum diberangkatkan, seluruh deteni telah melalui pemeriksaan administrasi dan kesehatan guna memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan langkah pengelolaan terencana berdasarkan kebutuhan operasional dan penataan kapasitas fasilitas. “Pemindahan deteni antar-Rudenim merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan deteni yang dilakukan sesuai kebutuhan operasional. Dalam pelaksanaannya, kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, terkoordinasi, dan tetap memperhatikan aspek keamanan serta pemenuhan hak-hak dasar para deteni,” ujar Teguh. Teguh menambahkan, sinergi antarsatuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi terus diperkuat agar penanganan administrasi keimigrasian serta proses pemulangan para deteni ke negara asalnya dapat terus diupayakan secara efektif dan akuntabel oleh Rudenim tujuan. Pemindahan ini melengkapi rangkaian redistribusi deteni yang dilakukan Rudenim Denpasar sepanjang tahun 2026, setelah sebelumnya memindahkan 1 WN Rusia-Israel ke Rudenim Jayapura pada 24 Februari, 1 WN Aljazair ke Rudenim Jakarta pada 19 Mei, 3 deteni asal Moldova, Nigeria, dan Estonia ke Rudenim Kupang pada 9 Juni, serta 2 deteni ke Rudenim Makassar pada awal September.

BADUNG – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Iran berinisial BM (47) dan pamannya, MH (71), pada Jumat (9/10/2026). Keduanya dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) usai viral di media sosial pada pertengahan September 2026 akibat dugaan pencurian dengan modus hipnotis di Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban umum. BM dan MH tiba di Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 12 September 2026 dan menginap di sebuah hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung. Aksi dugaan pencurian terjadi di Pasar Bajera pada Jumat (18/9/2026) dengan modus berpura-pura membeli gula pasir dan meminta tukar uang, lalu mengambil uang dari dalam tas korban hingga merugi Rp800.000. Keduanya kemudian diamankan Polsek Kuta pada Minggu (20/9/2026) setelah terindikasi berada di wilayah Kuta, lalu diserahkan ke Polres Tabanan untuk penanganan lebih lanjut. Setelah dilakukan mediasi yang melibatkan pemilik toko, kepolisian, serta didampingi penasihat hukum, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Kendati telah tercapai kesepakatan damai, Polres Tabanan tetap merekomendasikan pendeportasian BM dan MH kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan pada 21 September 2026. Keduanya kemudian diserahkan ke Rudenim Denpasar pada Selasa (22/9/2026) dan didetensi hingga pendeportasiannya pada 9 Oktober 2026. Setelah kelengkapan administrasi dan tiket pendeportasian siap, BM dan MH dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan akhir Tehran, Iran. Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, menegaskan bahwa pendeportasian ini merupakan tindak lanjut atas TAK yang telah dikenakan. “Aksi mereka sempat viral melalui video CCTV di media sosial dan menimbulkan keresahan. Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib menaati ketentuan keimigrasian serta menghormati hukum dan ketertiban masyarakat. Setelah seluruh proses dan dokumen kepulangan terpenuhi, kami melaksanakan pendeportasian sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Teguh. Tindakan ini mengacu pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa setiap orang asing yang melakukan kegiatan membahayakan atau diduga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dapat dikenai TAK berupa pendeportasian. Selain dideportasi, nama keduanya dimasukkan ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.